Berikut adalah sistem hukum di Indonesia untuk mencapai keputusan objektif dari pihak pemerintah dan masyarakat. tirto.id - Sistem hukum adalah hal yang sangat penting bagi sebuah negara, meskipun setiap negara memiliki aturan berbeda, secara umum, hukum adalah alat untuk mencari keadilan. Indonesia sendiri adalah negara yang berlandaskan hukum.

Tentang berlakunya hukum pidana menurut tempat dibatasi oleh Hukum Internasional sebagaimana dapat kita temukan dalam Pasal 9 KUHP "Berlakunya pasal-pasal 2-5, 7, dan 8 dibatasi oleh hal yang dikecualikan, yang diakui dalam hubungan antar negara". Negara Indonesia juga merupakan anggota masyarakat Internasional.

10.UU Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (memperluas ketentuan berlakunya hukum pidana menurut tempat (Pasal 3 dan 4), penambahan Pasal 95a, 95b, dan 95c tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijatuhi pidana mati jika tindak pidana tersebut menurut hukum negara tempat tindak pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati. Paragraf 5 Pengecualian Pasal 8 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7,
Bagaimana dalam perundang undangan Indonesia. Jawab : Menurut KUHP, di Indonesia ada sembilan macam kejahatan yang diancam pidana mati, yaitu: 1. Makar dengan maksud membunuh presiden dan wakil presiden (Pasal 104 KUHP); 2. Melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang (Pasal 111 Ayat 2 KUHP); 3.
93 Lamintang, sesuai dengan ketentuan tersebut di atas yang mengandung adanya asas nasionalitas pasif atau asas perlindungan, berlakunya peraturan perundang-undangan pidana suatu negara itu tergantung pada tempat pelaku telah melakukan tindak pidananya, melainkan pada kepentingan hukum yang telah menjadi sasaran tindak pidana tersebut.
B. BEBERAPA PANDANGAN TENTANG SIFAT PENYERTAAN. Filosofi dasar keberadaan lembaga penyertaan terdapat dua pandangan : 1. Sebagai Strafa sdehnungsgrund dasar memperluas dapat dipidananya orang : - Penyertaan dipandang sebagai persoalan pertanggung jawaban pidana - Penyertaan merupakan suatu delik, hanya bentuknya tidak sempurna.
Tempus dan locus delicti adalah menyangkut waktu dan tempat terjadinya tindak pidana. Hal ini penting, oleh karena Pasal 143 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ditetapkan, bahwa dalam membuat surat dakwaan penuntut umum harus mencantumkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Pasal 143 ayat (2) KUHAP menyatakan
Makalah ini dibuat dalam rangka memperdalam pemahaman tentang berlakunya KUHP menurut tempat sekaligus melakukan apa yg menjadi tugas pelajaran hukum pidana, dalam proses pendalaman materi ini tentunya kami mendapatkan bimbingan arahan, koreksi dan saran, untuk itu kami ucapkan rasa terima kasih yg sedalam dalamnya. 15 November 2022
FqgN.
  • l4cw4szq30.pages.dev/13
  • l4cw4szq30.pages.dev/150
  • l4cw4szq30.pages.dev/904
  • l4cw4szq30.pages.dev/325
  • l4cw4szq30.pages.dev/78
  • l4cw4szq30.pages.dev/35
  • l4cw4szq30.pages.dev/626
  • l4cw4szq30.pages.dev/69
  • l4cw4szq30.pages.dev/855
  • l4cw4szq30.pages.dev/467
  • l4cw4szq30.pages.dev/611
  • l4cw4szq30.pages.dev/333
  • l4cw4szq30.pages.dev/428
  • l4cw4szq30.pages.dev/187
  • l4cw4szq30.pages.dev/415

    • berlakunya hukum pidana menurut tempat